Suheri juga mengatakan bahwa pada 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden, DPD, Gubernur, Bupati/walikota di seluruh Indonesia kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta hanya anggota legislatif saja.
“Untuk masyarakat wajib paham tentang tahapan Pemilu kedepannya. Serta untuk terus mengawasi dan menghindari praktik NPWP (Nomor Piro Wani Piro),” ucapnya.
Hal itu akan menciderai marwah Pemilu itu sendiri, sehingga akan menimbulkan wakil raykat yang tidak baik karena suara rakyat sudah dibayar, tulisnya
Sementara Ketua Bawaslu Tubaba Midiyan S.sos juga berharap agar masyarakat dapat bersama - sama menjadi pengawas pada kegiatan Pemilu nanti pada Februari 2024 untuk menghindari praktik NPWP.
Riswan toni mengatakan saya asli Menggala, sejak dahulu saya aktif mungkin masih ingat program PNPM, nah itu merupakan gagasan saya.
“Dalam hal ini juga saya sampaikan juga tugas dan wewenang saya di DPR RI yakni bidang Pertanahan misalnya program Prona atau PTSL lalu ke Kementerian PAN-RB yang saat ini sedang menggodok program PPPK,” ucapnya.
Masyarakat yang hadir diantaranya berasal dari Batu Putih, Gunung Agung, Lambu Kibang, Way Kenanga. (Sanjaz)
