Bandar Lampung : Demokrasi modern membutuhkan kekuatan dan keberlanjutan peran partai –partai politik dalam kapasitasnya untuk merepresentasikan aspirasi warga negara dan kapasitasnya mengelola pemerintahan yang baik. Fungsi representasi dan fungsi governance dari partai-partai politik tersebut sangat menentukan maju tidaknya kualitas demokrasi di sebuah negara. Untuk penguatan fungsi representasi dan fungsi tata kelola pemerintahan tersebut, tentu saja partai-partai politik sangat membutuhkan dukungan regulatif dari pemerintah maupun dukungan inovatif dari organisasi non pemerintah.
Salah satu wujud dukungan regulatif pemerintah yang perlu diapresiasi adalah adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Kemendagri mendapatkan mandat untuk melakukan pendidikan politik. Melalui regulasi tersebut, partai-partai politik memiliki modal regulasi dan juga modal fiskal untuk menyelenggarkan program pendidikan politik sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 Permendagri No 36 Tahun 2018.
Untuk itu Sekolah Politisi Muda SATUNAMA sebagai organisasi non pemerintah ingin bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yang juga sama-sama konsen dalam program pendidikan politik. Salah satu program utama yang ditempuh oleh SPM SATUNAMA untuk mewujudkan transformasi politik dan budaya politik yang beradab adalah dengan menyelenggarakan pendidikan politik bagi kader-kader muda lintas partai politik dan lintas provinsi di Indonesia.
Dalam Fokus Grub Diskusi yang diselenggarakan Yayasan Satu Nama Yogyakarta di Bandar Lampung di Maha Rindu Kopi Bandar Lampung, Rabu, 16 Februari 2022, menghadirkan beberapa Civil Sosiety Organization (CSO) di Provinsi Lampung, seperti WALHI Bandar Lampung, DAMAR Lampung, Lampung Election Watch, Permadena Lampung, JPPR Lampung serta akademisi FISIP UNILA Darmawan Purba sebagai Narasumber pada FGD tersebut.
Direktur Eksekutif Yayasan Satunama Yogyakarta Bapak William E. Aipipidely saat membuka FGD menyampaikan terkait program yang telah dilakukan yani dengan melakukan pendidikan untuk politisi muda partai politik selama 7 tahun ini semenjak berdiri sejak tahun 2015 adalah ada sekitar 8 partai politik yang terlibat dalam sekolah ini yaitu (PDI-Perjuangan, PKB, GERINDRA, DEMOKRAT, NASDEM, GOLKAR, PAN, PPP, PKS), ada 117 peserta didik dari delegasi kelima parpol tersebut, dan ada 7 provinsi yang menjadi area program tersebut yaitu (JABAR, JATENG, JATIM, DIY, SULSEL, KALBAR, LAMPUNG). Selama tujuh tahun ini SPM SATUNAMA sudah meluluskan sekitar 89 alumni, dan pada pemilu legislatif 2019 kemarin ada sekitar 24 alumni yang maju pileg, 5 alumni berhasil lolos mendapatkan kursi legislatif 2020-2024.
Dari tanggal 15-17 Februari 2022 kami niatan mengunjungi Provinsi Lampung. Tujuan kunjungan ini adalah sebagai ikhtiar penyempurnaan Kurikulum Sekolah Politisi Muda periode tahun 2022 – 2024, kami telah menemui sejumlah Pengurus Partai Politik, diantaranya DWPW PSI Lampung, DPD PDI Perjuangan Lampung dan DPW PAN Lampung. Semoga saja FGD yang kita laksanakan ini menjadi acuan kami dalam membuat kurikulum Sekolah Politisi Muda periode 2022-2024, ungkap Pak William.
Pasca Reformasi dimana demokrasi menjadi sebuah tuntutatn pelan-pelan politisi politisi muda mulai mengisi ruang publik, baik di posisi Eksekutif maupun Legislatif. Namun keberadaan politisi muda ini belum banyak memberikan peran secara optimal dalam pembangunan. Kepekaan para politisi muda terhadap problem sosial masyarakat sebagai objek pembangunan belum terasa. Untuk itu Sekolah Politisi Muda yang digagas oleh Yayasan Satunama Yogyakarta ini sangat perlu untuk kita dukung. Harapannya para politisi muda lulusan SPM ini selain bisa duduk dikursi legislatif dan eksekutif, juga mampu bersaing dengan politisi-politisi lainnya dengan mengedepankan integritas, cerdas serta punya etika moral, dan diskursus atas problem-problem sosial, ungkap Darmawan Purba.
Gagasan Sekolah Politisi Muda ini sangat patut untuk kita support. Selama ini kita lihat bahwa politisi muda mayoritas masih miskin gagasan dan ide. Cenderung dijadikan alat pelengkap bagi penguasa partai politik dengan tujuan meraih konstituen pemilih pemula, Namun dalam kenyataannya sedikit sekali diantara politisi muda ini mampu tarung ide dan gagasan dalam mengembangkan kultur politik yang demoktatis. Politisi muda di legislatif ataupun di eksekutif saat ini lahir bukan dikarenakan komitmen yang kuat pada pegembangan kultur politik yang demoktatis dan memiliki kapasitas politik untuk mengartikulasikan dan mengaggregasikan kepentingan-kepentingan dan hak rakyat, namun lahir dikarenakan modal financial ansih belaka. Dilain sisi money politik sudah dijadikan bagian dari kultur poltik harus bersama-sama kita lawan bukan hanya dalam jargon kata-kata belaka. Untuk itu perlu dimasukkan kurikulum strategi-strategi khusus dalam meraih dukungan suara pada Sekolah Politisi Muda ini, ungkap Azharul Fazri Siagian, selaku direktur Lampung Election Watch (sanjaz)
