JAKARTA - Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) multi pihak di Jakarta (28/09/22). Tujuan Rakor mendorong multipihak/sektor mengembangkan ekonomi lokal di kawasan Transmigrasi.
Tercatat 27 peserta multi pihak mengikuti acara yang dilaksanakan secara hibrid (on-line dan off-line). Antara lain mewakili: kantor Kemenko Bidang PMK, Sekretariat Kabinet, Bappenas, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian.
Tamoak juga dari Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kominfo, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Perwakilan 2 Pemda (Kalteng dan Sultra), serta perwakilan masyarakat dari ormas PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia).
Mustikorini Indrijatiningrum, Asdep di Kemenko PMK selaku moderator menjelaskan. Rakor bertema: Kolaborasi Multipihak dalam membangun SDM untuk Pengembangan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi. Menampilkan narasumber Ketua Umum DPP PATRI, Ir. H.Sunu Pramono Budi (biasa disapa Hasprabu - atau Lurah PATRI, red).
Dalam paparannya, Hasprabu menjelaskan arti strategis transmigrasi di Indonesia. Sejak sejarah perkembangan, kontribusi, dan problema yang dihadapi gerakan Transmigrasi.
"Transmigrasi bukan sekedar proyek demografi. Tetapi suatu Gerakan Nasional Perekat Bangsa. Program multi dimensi. Ada aspek ketahanan nasional, pangan dan energi, pengembangan wilayah, integrasi antar anak bangsa, dan penguatan SDM unggul. Semuanya dalam rangka kedaulatan NKRI", ujarnya.
Tanggapan para peserta sangat mendukung peran PATRI. Bahkan sebagian peserta baru tahu ada ormas besar seperti PATRI. Punya jejaring Nasional. Banyak berkarya ditingkat lapangan, tapi kurang terpublikasikan. Beberapa karyanya antara lain di bidang pendidikan (SMP PATRI, kerjasama beasiswa), penguatan ekonomi (Himpunan Wirausaha Transmigran), seni budaya, dan advokasi kasus tanah Transmigrasi.
Berdasarkan pantauan, tanggapan antara lain dari: Direktur Regional II BAPPENAS, PLT Dirjen Transmigrasi, wakil Kantor Menteri UMKM, Sekkab, kantor ATR BPN, Ditjen Bangda, Kementerian KKP, Pemda Kalteng, dan lainnya.
Secara umum peserta Rakor mendukung program PATRI, dan menyarankan agar PATRI menyusun rencana aksi terukur, terus mengawal dan mengadvokasi kasus tanah Transmigrasi, bersinergi dengan dunia bisnis, mengembangkan koperasi, menguatkan kelembagaan PATRI, mendukung Transmigrasi di kawasan pesisir, dan menjabarkan lebih rinci konsep transmigrasi masa depan.
Sebelum mengakhiri acara, Sugiharto Parikesit dan Imam Mustofa dari DPP PATRI menambahkan.
"Menggarisbawahi usulan Pak Lurah kami (Ketum DPP PATRI, red) mohon dukungannya, agar Hari Bhakti Transmigrasi yang diperingati setiap 12 Desember, ditingkatkan menjadi Hari Transmigrasi Nasional. Kenapa, karena kontribusi transmigrasi sudah nyata terbukti. Dari aspek kewilayahan, selain pemekaran desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi. Dan terakhir IKN (ibukota negara baru, red) Nusantara. Itu jelas ada di wilayah permukiman transmigrasi." ujarnya.
Ditambahkannya, "Jika di Indonesia ada Hari Air, Hari Tani, hari buruh, Hari Guru, dan lainnya yang berskala Nasional, mengapa tidak ada Hari Transmigrasi Nasional?" Imbuhnya.
Menanggapi masukan tersebut, Pimpinan rapat, Asdep Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial menyatakan, akan memperhatikan dan meneruskan kepada pimpinan.
"Ya, kami mendukung hal tersebut. Kami catat dan segera kami teruskan, agar menjadi atensi pimpinan kami," pungkasnya, sambil menutup acara rakor multi pihak. (spb/hsp)
