Metanews.co.id, Panaragan - Tolak ukur seorang pemimpin daerah bukan terletak pada lamanya memimpin dan bukan karna dipilih hingga sampai dua periode atau 10 tahun lamanya serta bukan banyaknya bangunan yang dibangunnya.
Umumnya publik masih terjebak pada hal - hal yang bersifat material fisik semata memahami arti sukses seorang pemimpin.
Lihatlah sedikit dengan satu diksi " nalar kritis rasionalitas " memahami realitas sosial empiristik apa yang terjadi dikota Jogya.
Atas OTT penangkapan KPK terhadap mantan walikota Jogya HS pada tanggal 2 Juni 2022 lalu dengan tindakan pidana korupsi.
Mantan walikota Jogya HS terpilih hingga dua periode ( 10 tahun ) lama memimpin kota Jogya. Kota budaya kota pariwisata dan kota pendidikan.
Jogya dipimpin oleh mantan walikota HS yang baru saja meletakan jabatannya 22 Mei 2022 ini dan belum satu bulan lamanya merupakan seorang walikota yang terbilang sukses merubah kota Jogya menjadi kota berbasis smart city yang berbasis pada kota pariwisata budaya kota pendidikan.
Dan menariknya kota Jogya dibawah mantan walikota HS telah mendapatkan berturut - turut hingga 10 kali penghargaan WTP (Wajar Tanpa Perkecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Artinya secara normatif selama 10 tahun kota Jogya dalam kepemimpinan HS sebagai walikota selalu sukses meraih WTP.
Dilihat progres pembangunan kota Jogya sangat pesat dalam era kepemimpinan HS.
Kota Jogya menjadi kota hotel berbintang. Semua sudut kota sudah dikelilingi hotel dengan berbagai macam seni arsektur klasik maupun modern.
Tapi akhirnya publik masyarakat Jogya dikejutkan dengan adanya OTT penangkapan KPK seperti yang disebutkan diatas dan dibuat malu oleh HS.
Hal ini membuka mata kita bahwa gerak proses sukses pembangunan seorang pemimpin bukan terletak dari banyaknya WTP yang raihnya dari BPK setiap tahunnya dan bukan banyaknya bangunan fisik yang dibuatnya dimana - mana.
Tapi kesuksesan seorang pemimpin adalah moralitas integritas kejujuran dan kesederhanaan. Karna moralitas integritas kejujuran dan kesederhanaan adalah sisi yang hilang dari seorang pemimpin hari ini.
Jadi jika ada kepala daerah yang masih sibuk membanggakan tentang sebuah nilai pencapaian penggargaan WTP dari BPK misalkan. Bisa jadi kepala daerah tersebut sedang menipu dirinya sendiri.
Bukankah hari ini yang nama WTP cermin dari simbol kebohongan hasil dari proses perselingkuhan ?
Sumber : Ketua K3PP Tubaba, Abbas Karta
